Pemerintah saat ini sedang getol-getolnya membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu karena tingginya jumlah backlog (kesenjangan masyarakat yang belum memiliki rumah) ada sekitar 11 juta.
Untuk mengejar ketertinggalan backlog itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pengusaha untuk giat membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap program sejuta rumah MBR, yaitu dengan melakukan deregulasi dalam Paket Kebijakan ke 13.
"Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya inti dari paket 13 mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR," kata Jokowi, dalam Munas XV REI, di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).
Paket kebijakan ke 13 itu ditujukan untuk mempermudah perizinan pengembang membangun rumah MBR. Dengan begitu, setelah dilakukan beberapa efisiensi di regulasi akan banyak rumah MBR yang terbangun.
Jokowi mengimbau agar pengusaha giat membangun rumah MBR untuk masyarakat berpenghasilan rendah daripada membangun rumah untuk kebutuhan investasi. Hal itu untuk mengurangi jumlah backlog yang saat ini mencapai 11 juta.
"Rumah MBR untuk harga yang terjangkau, sekali lagi rumah MBR bukan yang lain, nanti yang dikebut yang lain yang MBR ditinggalkan, makanya saya sebut MBR, jangan salah yang dibangun rumah yang dipakai untuk investasi karena sudah punya 2-3 sebelumnya, tapi agar diarahkan kepada rumah-rumah MBR," ujar Jokowi,
Ia menyebut dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke 13 telah dilakukan penyederhanaan izin, dan beberapa insentif lainnya. Misalnya jika sebelumnya terdapat 33 izin saat ini tinggal 11 izin, jika dulu mengurus perizinan dibutuhkan waktu hingga 700-900 hari tetapi kini diupayakan bisa kurang dari 40 hari.
Namun, pelaksanaan paket kebijakan ekonomi itu masih terkendala implementasinya. Jokowi mengimbau warga dapat mengutarakan langsung kepada Menteri PUPR atau dirinya jika ada masalah atau kendala yang masih dirasa dalam pembangunan itu.
"Memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi, dulu 33 izin sekarang hanya 11 izin, dulu sampe 900 hari sekarang 40 hari kurang lebih bisa, tapi dalam pelaksanaan masih ada masalah silahkan sampaikan ke kita, bisa ke Menteri, atau ke Saya karena kita ingin mempercepat semuanya karena backlog kita masih 11 juta, ini bukan angka yang kecil, bukan angka yg kecil," imbuh Jokowi.
Beberapa kebijakan terkait PPh final dan DIRE akan di kalkulasi sehingga rumah-rumah akan banyak terbangun. Ia berharap jika masih ada kendala dapat disampaikan kepada pemerintah agar dicarikan solusi dalam pembangunan rumah MBR.
"Saya tahu masih banyak kendala soal perizinan, tata ruang, baik pusat maupun daerah, ini terus kita perbaiki dan benahi, saya banyak terima laporan dari berbagai pihak, bahkan saya cari tahu sendiri kondisinya di lapangan. Ini saya sampaikan ketika ada masalah di lapangan tolong langsung di laporkan supaya dicarikan solusinya, apalagi itu menyangkut MBR, pemerintah terbuka menerima laporan yang konstruktif, datang ke Menteri karena Menteri kita itu gampang di cari, kalau sulit laporkan ke saya," imbuh Jokowi.
0 komentar:
Post a Comment